PAGI ITU, Jumat, 10 Oktober 2008, Warta Ikapi berkunjung ke Ruang Kerja Tim ISBN/KDT, di lantai 2, Perpustakaan Nasional, melihat-lihat dan berbincang mengenai pengurusan ISBN.

“Selamat pagi, Bu,” sapa Warta Ikapi. Dengan senyum ramah, seorang ibu yang enggan disebutkan namanya menyapa Warta Ikapi. “Bapak mengurus ISBN, ya? Silakan duduk. Dari penerbit mana, Pak?” lanjut ibu itu. Pembicaraan sedikit kaku dan terkesan hati-hati ketika Warta Ikapi memperkenalkan diri sebagai “orang Ikapi DKI”. “Saya dari Warta Ikapi Jaya, ingin mencari informasi seputar mekanisme pengurusan ISBN untuk kepentingan anggota kami.”

Meskipun staf ISBN/KDT menolak saya merekam perbincangan kami, diam-diam saya memencet tombol rekam pada tape recorder saya. Beberapa cuplikan perbincangan pun terekam.

Mengurus ISBN harus bayar?
Keberatan utama anggota IKAPI selama ini terutama pengurusan ISBN yang terkesan tertutup dan biaya administrasi yang jumlahnya tidak ringan. Masalah ini sering diangkat dan diulas Aris Munandar, mantan pengurus Ikapi Jaya yang sekarang aktif di Pusat Bukuan Indonesia (PBI). Tujuh tahun lalu Aris Munandar sudah menulis di Harian Kompas, yang isinya menyeruhkan agar nomor ISBN tidak diperdagangkan. Aris Munandar bersaksi, “Pengalaman teman dari Yogyakarta itu sesuai dengan kesaksian teman-teman di Jakarta. Menurut mereka, setiap kali akan menerbitkan buku mereka mendatangi Perpustakaan Nasional untuk minta nomor ISBN. Gratis? Tidak! Ada tarifnya. Dan, berlainan satu sama lain. Ada yang Rp 25.000, ada yang lebih dari itu. Ada pula yang cuma Rp 10.000 per nomor ISBN” (Kompas, 10 Juli 2001).

Apakah sekarang nomor ISBN tetap diperdagangkan? Ketika Warta Ikapi menanyakan ini kepada ibu staf ISBN/KDT yang menolak menyebutkan namanya tadi, Beliau merujuk kepada seseorang yang mengaku bernama Pak Edy, juga enggan menjawab pertanyaan ini. Beliau terkesan tidak menolak adanya “perdagangan” nomor ISBN ini. Warta Ikapi diminta membaca buku Pedoman Teknis Sub Direktorat  Bibliografi (2006). Pada halaman 42 ditegaskan bahwa pengurusan ISBN/KDT dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan ISBN/KDT dan master film barcoding sebesar Rp60.000 per judul; ISBN/KDT dengan 2-3 digit sebesar Rp10.000 per judul; dan ISBN/Barcode dengan 4 digit sebesar Rp25.000 per judul.

Jadi, jelas dengan sendirinya, bahwa ada biaya administrasi dalam pengurusan ISBN/KDT. Konsekuensinya jelas. Taruhlah ada 200 anggota Ikapi yang menggunakan nomor prefiks 2 digit, yang artinya memproduksi 100 judul buku per tahun dikalikan 200  sehingga menjadi 20 ribu judul buku per tahun. Kalau setiap judul harus membayar biaya administrasi 10 ribu rupiah, penerbit anggota Ikapi akan “menyumbang” dua ratus juta rupiah kepada subdirektoral bibliografi, perpustakaan nasional. Jumlah yang tidak kecil.

Pengurusan ISBN tidak Dipersulit
“Apakah mengurus ISBN itu sulit?” demikian Warta Ikapi bertanya kepada Pak Edy. “Dari pada Bapak bertanya seperti itu, lebih baik melihat sendiri live show-nya. Sebentar lagi kalau ada orang yang datang mengurus ISBN, Bapak tanyakan sendiri,” demikian Pak Edy.

Tidak lama kemudian muncul seseorang yang mengurus ISBN, namanya Pak Nur Hidayat dari Penerbit Titik Terang. Nur Hidayat kepada Warta Ikapi mengaku bahwa pengurusan ISBN tidak dipersulit. “Hari ini ngurus, hari ini juga bisa dapat,” demikian pengakuan Nur Hidayat.

Mengurus ISBN/KDT memang harus cepat. Buku Pedoman Teknis Sub Direktorat  Bibliografi (2006) menyebut dengan jelas bahwa bahkan penerbit dapat meminta nomor ISBN dan Barcode melalui telpon, fax, atau email. Segala urusan bahkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari bagi penerbit yang hanya membutuhkan ISBN saja tanpa Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan master filmnya.

Teknologi sekarang mampu mengurai sendiri nomor-nomor ISBN dan Barcode tanpa harus bolak-balik ke Perpustakaan Nasional. Asal, setiap penerbit telah memiliki prefix number-nya sendiri.

Bagaimana pun juga, masalah akan tetap menghadang setiap penerbit. Setelah nomor ISBN yang diurai atau dirinci dari prefix number penerbit setelai dipakai, biaya administrasi puluhan bahkan ratusan juta siap menghadang, karena penerbit harus meminta prefix number yang baru.
(Jeremias Jena/Warta Ikapi)

Sebelum menjadi konsultan editorial seperti yang dijalaninya sekarang, Alan D William pernah memegang beberapa jabatan editor dan posisi penting di beberapa penerbit. Dua jabatan utamanya adalah sebagai managing editor dan direktur editorial selama dua dekade di Viking Press.