Pilih Laman

Tak ada bangsa yang bisa maju dengan kualitas hidup yang baik tanpa daya literasi.

Negara-negara di dunia menghadapi situasi etis terbesar abad ini dalam memutuskan cara pembelajaran anak-anak didik, apakah membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) atau tetap menutup sebagian bahkan seluruh sekolah dan memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Membuka kembali sekolah-sekolah tampak sebagai pilihan buruk karena berpotensi menjadi pintu bagi penyebaran Covid-19, yang juga membahayakan jiwa anak-anak. Namun, penutupan sekolah tak kurang buruknya karena mengakibatkan pembodohan besar-besaran, yang akan berdampak hingga bertahun-tahun ke depan.

Pemerintah Indonesia memilih untuk membuka kembali sekolah pada Juli mendatang (Republika, 31/3). Sebagai negara yang tak pernah seutuhnya menutup pintu sekolah, pemerintah menilai, PJJ tak dapat sepenuhnya memenuhi hak anak-anak mendapatkan pendidikan.

Keinginan membuka kembali sekolah, telah terdengar pada Juli tahun lalu ataupun awal tahun ini, tetapi keyakinan pemerintah baru kokoh setelah program vaksinasi berjalan. Penutupan sekolah di dunia, menurut riset UNESCO, mengakibatkan lonjakan jumlah anak-anak, yang tak bisa membaca pada tahun lalu.

Sebelum pamdemi, UNESCO yakin jumlah anak-anak usia sekolah yang tak dapat membaca, turun dari 483 juta pada 2019 menjadi 460 juta pada 2020. Namun, penutupan sekolah mengoyak keyakinan itu, dan jumlah yang tak bisa membaca justru melonjak menjadi 548 juta.

Di negara berkembang, penutupan sekolah berdampak lebih serius. Ancaman terhadap anak-anak usia sekolah bukan sekedar ketidakmampuan membaca, melainkan pupusnya peluang berikutnya untuk mendapatkan pendidikan.

Anak-anak yang tak pergi ke sekolah justru memasuki dunia kerja dengan kemungkinan tak pernah kembali ke sekolah selamanya. Menurut UNICEF, 168 juta anak sekolah benar-benar kehilangan kesempatan belajar sepanjang satu tahun penyebaran Covid-19.

Indeks Literasi

Data UNESCO tentang 584 juta anak usia sekolah, yang kesulitan membaca terasa lebih sebagai dentuman besar kalau kita melihatya sebagai persoalan literasi. Kemampuan baca adalah modal awal pengembangan literasi. Indonesia tidak termasuk negara yang maju dalam hal literasi. Berbagai riset menempatkan negeri ini di papan terbawah. Hasil riset terpopuler dari Central Connecticut State University pada 2016, mendudukkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara.

Hasil riset serupa bertajuk ‘Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca)’ oleh Kemendikbud menunjukkan, temuan senada: Tidak satu pun provinsi di Indonesia memiliki indeks aktivitas literasi tinggi. Sembilan provinsi mimiliki indeks “Sedang”, 24 berada pada kelompok indeks “Rendah”. Satu provinsi memiliki indeks “Sangat Rendah”.

Kedua riset menghadirkan instrument yang relative sama. Konsumsi media massa, misalnya, meningkatkan angka indeks. Jumlah perpustakaan, di sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum, taman bacaan masyarakat mewakili aksesibilitas bahan bacaan.

Alternative bahan bacaan pun diperhitungkan, yaitu kepemilikan komputer di dalam rumah-rumah tangga. Indikator lainnya, hasil asesmen untuk mengukur keluaran pendidikan, yang selama ini menjadi standar di tingkat internasional, misalnya Program for International Student Assessment (PISA).

Pandemi tak mengurangi infrastruktur penyedia bahan bacaan, tetapi akses ke tempat membaca terdampak. Selain sekolah menutup pintu, perpustakaan umum pun menghentikan atau membatasi pelayanan.

Pada sisi lain, anggaran yang tersedot untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19 pada tahun lalu, berlanjut dengan pengadaan vaksin pada tahun ini, membuat pemerintah menyetop pembelian buku untuk perpustakaan umum ataupun sekolah.

Sulit berharap ekosistem perbukuan –sebagai turus utama literasi–tumbuh sehat dan sinambung dalam situasi seperti ini. Pandemi menghasilkan dampak yang berbeda di antara negara dengan dengan indeks literasi tinggi dan negara dengan indeks literasi rendah.

Di Finlandia, Inggris, Jerman, dan AS (negara-negara papan atas dalam hal indeks literasi), terpaan Covid-19 melahirkan Corona Escapism berupa pembelian buku besar-besaran ketika “lockdown” mulai diberlakukan.

AS memimpin lonjakan penjualan buku cetak sepanjang tahun pandemi, dengan angka pertumbuhan 8,2 persen atau catatan tertinggi dalam satu decade. Bahkan, nilai penjualan year over year pada awal Januari, mencapai 25 persen.

Di Finlandia, penjualan buku cetak tahun pandemic 2020 tetap tumbuh 2 persen, ditambah pertumbuhan hingga 12 persen untuk buku audio dan elektronik. Di Inggris, 202 juta eksemplar buku terjual pada 2020 atau naik 5,2 persen dibanding pada tahun sebelumnya, dan merupakan kenaikan tertinggi sejak 2007.

Di Indonesia, pandemi berdampak sebaliknya: Menjadi lonceng kematian bagi industry perbukuan. Riset Ikapi menunjukkan, 58,2 persen penerbit mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 persen.

Sebanyak 29,6 persen penerbit mengalami anjlok 31-50 persen. Hanya 4 persen penerbit mengaku tidak terdampak pandemi. Dalam hal ini, kita tidak berhadapan dengan situasi etis lagi karena pilihan sudah jelas: Selamatkan ekosistem perbukuan. Tak ada bangsa yang bisa maju dengan kualitas hidup yang baik, tanpa daya literasi.

__Arys Hilman Nugraha, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia

X