Pilih Laman

Persyaratan Menjadi Anggota IKAPI

Ikapi tetap membuka diri bagi para penerbit yang ingin menggabungkan diri. Hal ini sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga (ART) Ikapi.

Berikut ini adalah kutipan persyaratan menjadi anggota Ikapi yaitu harus dipastikan bahwa penerbit memiliki badan usaha atau badan hukum resmi. Jika ada pertanyaan: apakah self-publisher atau penerbit mandiri yang dikelola seorang penulis dapat menjadi anggota Ikapi? Jawabnya adalah dapat diterima sepanjang self-publisher juga memiliki badan usaha atau badan hukum.

Persyaratan Keanggotan IKAPI sesuai dengan

Anggaran Rumah Tangga IKAPI

BAB III
KEANGGOTAAN

PASAL 24 : ANGGOTA BIASA
Anggota Biasa ialah badan usaha/lembaga penerbit buku, baik swasta maupun milik negara, yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1.   Berbentuk badan usaha atau badan hukum yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris atau instansi pemerintah yang terkait;

2.   Memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;

3.   Secara jelas mencantumkan usaha atau kegiatan menerbitkan buku dalam Anggaran Dasar dan/atau izin usahanya.

4.   Mempunyai alamat kantor yang tetap dan jelas serta mempunyai karyawan tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

5.   Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul buku ber-ISBN.

PASAL 25 : ANGGOTA LUAR BIASA
Anggota Luar Biasa ialah badan usaha/lembaga penerbit yang pengelolaan atau kegiatannya dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan/masyarakat, yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1.   Memiliki Surat Keputusan pimpinan instansi atau lembaga pendidikan/masyarakat yang menetapkan berdirinya lembaga penerbitan di        lingkungannya;

2.   Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul buku ber-ISBN.

3.   Mempunyai alamat kantor yang tetap dan jelas.

PASAL 26 : ANGGOTA KEHORMATAN
1.   Anggota Kehormatan ialah orang atau badan (pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat) yang berjasa kepada Ikapi                  dan/atau dunia perbukuan Indonesia, yang ditetapkan oleh Konferensi Kerja Nasional

2.   Khusus Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat dan disahkan oleh Pengurus              Pusat Ikapi.

PASAL 27 : KETENTUAN PENERIMAAN ANGGOTA
1.  Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan oleh calon anggota kepada Pengurus Cabang di tempat domisili             badan usaha/lembaga penerbit nasional yang bersangkutan.

2.  Apabila di satu Daerah tingkat Kabupaten/Kota belum ada Pengurus Cabang, permintaan diajukan langsung kepada Pengurus Pusat.             Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebagai tanda penerimaan dan pengesahan keanggotaan tersebut.

3.  Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis oleh calon anggota dengan mengajukan surat                 permohonan dan mengisi formulir pendaftaran anggota, disertai lampiran-lampiran berupa:

a.   Satu lembar salinan Akta Notaris untuk Anggota Biasa dan Surat Keputusan instansi pemerintah/swasta dan lembaga                          pendidikan/masyarakat yang terkait untuk Anggota Luar Biasa.

b.   Satu lembar salinan izin usaha (kecuali untuk Anggota Luar Biasa).

c.   Satu lembar surat keterangan domisili.

d.   Masing-masing 2 (dua) eksemplar dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul buku ber-ISBN yang telah diterbitkan, untuk calon                 Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.

4.   Setelah menerima surat permohonan, formulir pendaftaran anggota dan lampiran-lampirannya, Pengurus Cabang segera melakukan          verifikasi terhadap calon anggota/penerbit tersebut, baik yang berkaitan dengan persyaratan formal maupun tentang riwayat                          perusahaan, sumber daya manusia dan aktivitas perusahaan penerbitan yang bersangkutan. Apabila di satu Kabupaten/Kota belum              ada Pengurus Cabang, maka verifikasi dilakukan oleh Pengurus Daerah. Apabila tidak terdapat Pengurus Daerah, maka verifikasi                    dilakukan oleh Pengurus Pusat.

5.   Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pengurus Daerah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Pengurus Pusat, tentang status        calon Anggota tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima dari calon anggota/penerbit yang                              bersangkutan.

6.   Berdasarkan pendapat dan saran Pengurus Daerah tersebut, Pengurus Pusat memberikan keputusan secara tertulis kepada Pengurus        Cabang dengan tembusan kepada calon anggota/penerbit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Pengurus            Pusat menerima surat (rekomendasi) Pengurus Daerah/Perwakilan.

7.   Apabila di suatu Daerah tingkat Provinsi belum ada Pengurus Daerah, keputusan Pengurus Pusat disampaikan langsung kepada calon          anggota/penerbit yang bersangkutan.

PASAL 28 : MASA KEANGGOTAAN
1.   Masa keanggotaan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Anggota tersebut masih memenuhi persyaratan dan          ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27.

2.   Anggota yang telah memperpanjang masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas berhak memperoleh tanda anggota            yang berlaku untuk masa 2 (dua) tahun berikutnya.

 PERSYARATAN PENGURUSAN ISBN

A. Anggota Baru

1.    Mengisi formulir surat pernyataan disertai dengan stempel penerbit dengan menunjukkan bukti legalitas penerbit atau lembaga                                                                   yang bertanggung jawab (akta notaris);

2.    Membuat surat permohonan atas nama penerbit (berstempel) untuk buku yang akan diterbitkan.

3.    Mengirimkan fotokopi :

    1. a. Halaman judul
    1. b. Balik halaman judul (halaman copyright)
    1. c. Daftar isi
    1. d. Kata pengantar

 

B. Anggota Lama :
Hanya butir 2 dan 3 saja yang perlu dikirimkan kepada Tim ISBN/KDT.
Setelah buku diterbitkan, dimohon kesediaan penerbit untuk mengirimkan 2 (dua) eksemplar dari hasil terbitan tersebut.

Perhatikan persyaratan pada Butir A.1 bahwa penerbit  atau lembaga yang menerbitkan buku diwajibkan untuk memiliki legalitas badan usaha atau badan hukum dengan bukti fotokopi akta notaries. Dalam hal ini tentu penerbit-penerbit swakelola (self-publisher) yang tidak berbadan usaha atau berbadan hukum kini tidak dapat mengurus ISBN.

Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah kopi halaman prelims buku, yaitu halaman judul penuh, halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman  kata pengantar berikut halaman prakata. Kepentingan halaman ini untuk menyusun katalog dalam terbitan (KDT) yang terkadang juga memerlukan informasi spesifikasi buku, yaitu ukuran buku dan tebal buku. Selain itu, penerbit juga perlu menginformasikan jumlah terbitan tiap tahunnya sehingga Perpusnas RI dapat mempertimbangkan pemberian nomor ISBN yang panjang dalam urutan produksi buku.

S U R A T P E R N Y A T A A N

 

Dengan surat pernyataan ini kami :

Penerbit : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Telp/Fax : ……………………………………………

E-Mail : ……………………………………………

Nama Penanggung Jawab : ……………………………………………

Rata-rata terbitan tiap tahun : …………………………… Judul

 

Menyatakan bersedia ikut mengambil bagian dalam system ISBN dan KDT (Katalog Dalam Terbitan) .

Demikian agar badan yang bertanggung jawab menangani masalah ini menjadi maklum.

Surat pernyataan ini kami sampaikan kepada Tim ISBN/KDT PERPUSTAKAAN NASIONAL RI. Jl.Salemba Raya No. 28 A, Kotak Pos 3624 Jakarta 10002, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ilmiahISBN.

 

 

….., ……………….. 2019

Pimpinan penerbit

 

 

………………………..

IKAPI

Ikatan Penerbit Indonesia

Indonesia Publisher Association

Alamat

Gedung Ikapi,
Jalan Kalipasir, No. 32, Cikini,
Jakarta Pusat, 10340
X