Anggota Luar Biasa ialah badan usaha/lembaga penerbit yang pengelolaan atau kegiatannya dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan/masyarakat, yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Keputusan pimpinan instansi atau lembaga pendidikan/masyarakat yang menetapkan berdirinya lembaga penerbitan di lingkungannya;
2. Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul buku ber-ISBN.
3. Mempunyai alamat kantor yang tetap dan jelas.

1. Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan oleh calon anggota kepada Pengurus Cabang di tempat domisili badan usaha/lembaga penerbit nasional yang bersangkutan.
2. Apabila di satu Daerah tingkat Kabupaten/Kota belum ada Pengurus Cabang, permintaan diajukan langsung kepada Pengurus Pusat. Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebagai tanda penerimaan dan pengesahan keanggotan tersebut.
3. Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis oleh calon anggota dengan mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir pendaftaran anggota, disertai lampiran-lampiran berupa:
a. Satu lembar salinan Akta Notaris atau dokumen resmi dari instansi pemerintah terkait untuk Anggota Biasa dan Surat Keputusan instansi pemerintah/swasta dan lembaga pendidikan/masyarakat yang terkait untuk Anggota Luar Biasa.
b. Satu lembar salinan izin usaha (kecuali untuk Anggota Luar Biasa).
c. Satu lembar surat keterangan domisili.
d. Masing-masing 2 (dua) eksemplar dari sekurang-kurangnya tiga judul buku yang telah diterbitkan dan memiliki ISBN untuk calon Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
e. Membayar biaya pendaftaran yang besarnya ditentukan sesuai aturan.
f. Setelah dinyatakan resmi menjadi anggota, maka anggota baru wajib membayar iuran anggota yang ditentukan oleh pengurus daerah.
4. Setelah menerima surat permohonan, formulir pendaftaran anggota dan lampiran-lampirannya, Pengurus Cabang segera melakukan verifikasi terhadap calon anggota/penerbit tersebut, baik yang berkaitan dengan persyaratan formal maupun tentang riwayat perusahaan, sumber daya manusia dan aktivitas perusahaan penerbitan yang bersangkutan. Apabila di satu Kabupaten/Kota belum ada Pengurus Cabang, maka verifikasi dilakukan oleh Pengurus Daerah. Apabila tidak terdapat Pengurus Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh Pengurus Pusat.
5. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pengurus Daerah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Pengurus Pusat, tentang status calon Anggota tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima dari calon anggota/penerbit yang bersangkutan.
6. Berdasarkan pendapat dan saran Pengurus Daerah tersebut, Pengurus Pusat memberikan keputusan secara tertulis kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada calon anggota/penerbit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Pengurus Pusat menerima surat (rekomendasi) Pengurus Daerah/Perwakilan.
7. Apabila di suatu Daerah tingkat Provinsi belum ada Pengurus Daerah, keputusan Pengurus Pusat disampaikan langsung kepada calon anggota/penerbit yang bersangkutan.